Firmansyah Mardanoes ajak Umat Islam Sukseskan Gerakan Wakaf Qur’an di Kalimantan Barat

Ir. Firmansyah Mardanoes MM. Menyerahkan 500 Al-Qur’an kepada Wakil ketua DPW PPP Kalimantan Barat, Hj. Syarifah Bella Sirama yang juga Ustadzah yang membawahi beberapa Lembaga Dakwah di Propinsi Kalimantan Barat.(7/11)

” Ini pendistribusian Al Qur’an yang Ke 3 kali, sebelumnya ada sekitar 1000 Al-Qur’an kita bagikan diwilayah Kalimantan Barat” ungkap Firmansyah.

Menurutnya, Langkah ini tidak terlepas dari Adanya Gerakan Nasional Wakaf Qur’an (GNWQ) yang diinisiasi Yayasan Wakaf Al-Qur’an, sebagai ikhtiar kelompok umat muslim Indonesia untuk menyebarkan Alquran ke seluruh masjid di Indonesia yang masih membutuhkan.

PPP sebagai inisiator GNWQ membantu pemerintah dalam menyalurkan Alquran ke seluruh masjid di Indonesia yang berjumlah sekitar 800 ribu lebih dari separuhnya masih kekurangan.

“Sesuai Instruksi dan arahan Ketua Umum PPP, Bapak Ir. Romahurmuziy kita para kader diharap ikut melakukan gerakan mendistribusikan Alquran sebagai wujud kepedulian kepada umat” ungkap Firmansyah.

Semua langkah – langkah ini adalah Sesuai arahan yang pernah disampaikan Bapak H. Ir. Romahurmuziy Ketua Umum PPP yang juga Dewan Pembina Yayasan Wakaf Al-Qur’an, sudah berjalan sejak 2010 dan telah sukses membagikan 50.000 Alquran ke seluruh Indonesia.

“Menurut saya kita sebagai kader dari Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus Umat Nabi Muhammad SAW, yang sangat mencintai dan menjunjung tinggi ajaran beliau, sepatutnya untuk menjalankan amanah perjuangan membumikan Al Qur’an di Indonesia, kita jadikan Al Qur’an benar benar pedoman hidup, sebagai dasar setiap upaya dan langkah kita dalam memaknai hidup tujuan mencari ridho Allah SWT, kita ciptakan gerakan Back to Qur’an” Tegas Firmansyah.

 

Firman juga berpendapat, gerakan pembagian dan pendistribusian Al Qur’an tersebut juga sebagai upaya ingin membantu pemerintah dalam menyalurkan kitab suci umat Islam tersebut ke seluruh daerah di Nusantara, khususnya Di Propinsi Kalimantan Barat. Masih banyak kebutuhan Al Qur’an di setiap Masjid, Musholla dan Lembaga Pendidikan Islam seperti TPQ, Madin dan Pesantren di wilayah Kalbar dan Daerah – daerah lainnya.

Untuk itu, harapan Firmansyah Mardanoes langkah tersebut akan diikuti para Kader PPP yang lain, atau para aghniya’ yang diberikan keleluasaan dan kelebihan Rizqi, untuk ikut mensukseskan Gerakan Wakaf Alquran tersebut.

Nantinya siapapun yang berniat mensukseskan Gerakan Dakwah ini, seperti para donatur yang ingin membagikan sebagian rezekinya, bisa melalui Yayasan Wakaf Al-Qur’an sebagai basis Gerakan Nasional Wakaf Alquran(GNWQ) yang nantinya akan  mendistribusikan ke semua wilayah yang membutuhkannya.

 

Ustadzah Hj.Syarifah Bella Sirama, mengungkapkan Bahwa Al-Qur’an tersebut akan dia sampaikan kepada Yayasan, Lembaga Majelis Taklim diwilayah Binaannya didaera Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya.

” Saya berharap langkah bapak Firmansyah Mardanoes ini akan diikuti oleh para Kader PPP dan para Aghniya’ yang peduli akan perjuangan dan Dakwah di Kalimantan Barat, masih banyak Al Qur’an yang kita butuhkan, mari kita bersama -sama mensukseskan Gerakan Wakaf Al-Qur’an di Indonesia ini dengan Masif, agar kelak generasi kedepan menjadi generasi Qur’ani. Ungkap Hj Syarifah Bella Sirama.

Firmansyah Mardanoes berikan Pendidikan Politik dan Jaring Aspirasi Kader PPP Sambas

 

Anggota DPR RI F-PPP wakil Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Ir.Firmansyah Mardanoes MM. Menyapa kembali kader PPP Kalbar, kali ini adalah Kader DPC dan DPAC PPP se-Kabupaten Sambas, melalui Pendidikan Politik dan Silaturahmi Jaring Aspirasi pasca LKKD DPC PPP Sambas.

Ir. Firmansyah Mardanoes Mengungkapkan bahwa dirinya akan selalu memperjuangkan konstituen di daerah pemilihannya Kalbar, khususnya Kabupaten Sambas. Karenanya Sebagai anggota legislatif wakil dari masyarakat Kalimantan Barat, Firman menggelar jaring aspirasi sekaligus pendidikan politik bagi Konstituen dan para kader PPP, melalui kegiatan Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Hotel Pantura Jaya Kabupaten Sambas. (6/11)

Dalam sosialisasi dan silaturahim tersebut Firman banyak menjelaskan tentang fungsi, tugas dan peran lembaga DPR RI termasuk kewajiban anggota DPR RI untuk memperjuangkan konstituen di daerah pemilihannya. Termasuk bagaimana kader PPP menyikapi konstelasi politik nasional dan daerah, terhadap persiapan pemilu 2019 kedepan.

“Sebagai Kader PPP yang Militan, kita harus siap merapatkan barisan, dan menjalankan roda organisasi semaksimal mungkin, pasca LKKD, kader harus siap lahir batin berjuang dan terus bergerak bersama rakyat” tegas Firmansyah menyemangati para petinggi Partai PPP di Sambas tersebut.

Dihadapan sekitar seratus kader PPP yang terdiri dari pengurus DPC dan DPAC PPP, Firmansyah mengajak kader untuk selalu berada di pihak rakyat, membela kepentingan dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanah Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam paparannya, Firman menyampaikan bahwa Hubungan partai politik dengan pendidikan politik bisa dirunut dari fungsi partai itu sendiri. Karena partai politik memiliki 4 fungsi yang salah satu dari fungsi tersebut adalah pendidikan politik untuk anggota partai itu sendiri maupun untuk masyarakat umum.

Partai politik menurut Firman adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Yang mana dalam memperoleh kekuasaan itu dibutuhkan cara dan teknis maupun ideologi untuk memperolehnya. Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kondensasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan lokal.

“Karenanya semua stakeholder partai, simpul-simpul kader dan para pejuang Partai dalam lingkaran PPP baik di DPP, DPW, DPC, DPAC maupun ranting sebagai ujung tombak, harus satu visi dan misi, harus siap dengan instrumen politik dan aturan-aturan main baru, termasuk UU no 7 tahun 2017 yang mengatur semua aturan main didalamnya” tegas Firman.

Sedangkan dalam diskusi tersebut, para kader banyak mencurahkan pendapat terkait bagaimana upaya kedepan PPP di Sambas akan bisa memperoleh suara signifikan, naik dari 4 kursi menjadi lebih dan harapan kader agar setiap langkah bisa menjadikan dampak elektoral PPP pada 2019, menuju petiga besar.

DPR Akan Perjuangkan Tenaga Honorer K2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) FPPP Firmansyah Mardanoes, menerima Audensi Pengurus Pusat Forum Honorer K2 di ruang Fraksi PPP DPR RI, (24/11/17).

Firmansyah Mardanoes mengungkapkan dirinya dan Fraksi PPP akan mendukung sepenuhnya perjuangan para Tenaga Honorer Kategori 2 yang sudah Lama menanti kepastian status dan posisi mereka.

“Kita akan selalu bergerak bersama Rakyat, dalam memperjuangkan dan mengawal Proses Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi aparatur sipil negara pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.

Menurutnya salah satu yang tidak boleh ditinggalkan adalah mekanisme verifikasi validasi.

Artinya verifikasi validasi menjadi penting dalam rangka mengetahui jumlah honorer yang benar-benar layak dan sesuai aturan.

Tidak menyimpang secara data dan bisa dipertanggung jawabkan.

Selain hal tersebut Firman mengungkapkan pengangkatan tenaga honorer tidak terlepas memperhatikan kemampuan negara, makanya harus diatur sebaik mungkin, agar semuanya terakomodir.

Firman berpendapat bahwa tenaga honorer harus diupayakan segera agar mereka diangkatnya PNS.

Selain karena lamanya pengabdian hingga puluhan tahun, juga sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas kerja keras dan pengabdian mereka selama ini kepada Negara.

Menurut Firman, para tenaga honorer tidak perlu melakukan seleksi untuk diangkat menjadi PNS.

Alasannya karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi.

Ketua Pengurus Pusat Forum Pegawai Honorer Kategori II (K2) Titi Purwaningsih sepakat dengan wacana itu.

Ketika merujuk pada UU ASN No 5 Tahun 2014, status pegawai honorer tidak jelas.

Pada undang-undang tersebut, yang diakui statusnya hanyalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Titi menyebut jumlah pegawai honorer K2 saat ini mencapai 440.000 orang.

60 persen dari jumlah tersebut berprofesi sebagai guru yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

“Harapan saya seluruhnya (tenaga honorer) bisa diangkat (jadi PNS) bertahap selama 3 tahun dan tak ada lagi seperti kami di kemudian hari,” katanya.